Salah satu dampak perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) dalam pendidikan adalah terbukanya kesempatan bagi institusi
pendidikan formal dan non-formal untuk menawarkan program Pendidikan
Jarak Jauh (PJJ) dengan memanfaatkan TIK. Untuk meningkatkan mutu
penyelenggaraan PJJ di Indonesia, perlu ada kerja sama membangun
jejaring (network) penyelenggara pendidikan jarak jauh.
Jejaring penyelenggara PJJ diharapkan bisa menjadi ajang berbagi
pengalaman dan berbagi sumber dalam penyelenggaraan PJJ, membangun
semangat kolaborasi antara sesama penyelenggara PJJ, serta secara khusus
memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan masyarakat dalam
peningkatan kualitas penyelenggaraan PJJ di Indonesia.
Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Pustekkom Kemendikbud
menyelenggarakan kegiatan Workshop Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan
Jejaring Penyelenggara Pendidikan Jarak Jauh (Indonesian Distance
Learning Network) selama tiga hari mulai tanggal 5 sampai 7 Juni 2017 di
Bogor. Workshop diikuti oleh beberapa satuan kerja (satker) yang
memiliki PJJ antara lain BPSDM Provinsi DKI, PPMKP Ciawi, BPSDM
Kemendagri, Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, SEAMOLEC,
Pusdiklat Pegawai Kemnaker, Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Pusdiklat
Kementerian Kominfo, Pusdiklat BPKP, Universitas Terbuka, Kemristekdikti
dan Lembaga Administrasi Negara.
Ada beberapa kendala dalam penyelenggaraan PJJ yang berhasil
diidentifikasi dalam forum tersebut, antara lain kendala koneksi dan
perlunya regulasi yang jelas dari stakeholder terkait, komitmen
regulator untuk PJJ, serta keterbatasan SDM yang secara khusus melakukan
pengembangan PJJ. Dalam usaha mengatasi kendala tersebut, perlu ada
tindak lanjut seperti persiapan SDM pengelola, pengembangan konten, dan
pengembangan atau pemanfaatan bersama infrastruktur dan aplikasi.
Sebagai bentuk komitmen, Pustekkom dan SEAMOLEC siap membantu dalam bentuk cost sharing
atau berbagi tanggung jawab pembiayaan penyelengaraan workshop,
pelatihan tutor dan lainnya. Selain itu, perlu adanya integrasi PJJ dari
seluruh Kementerian atau Lembaga (K/L), menjadi suatu sistem yang kaya
akan konten bawaan K/L masing-masing, sehingga biaya pengembangan konten
menjadi lebih murah (dan menghilangkan redudansi).
Selanjutnya perlu disusun rencana program atau target implementasi
penerapan PJJ dalam satu tahun. Dengan perencanaan yang jelas akan dapat
diidentifikasi kekurangan dan kelebihan dari setiap penyelenggaraan PJJ
di semua Kementerian atau Lembaga.
